Jakarta Selatan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta dan Anggota DPR/MPR RI menggelar diskusi bertema Fiqh Munakahat Kontemporer pada Senin, 2 November 2026, di Gedung Keumatan Jakarta Selatan.
Hadir sebagai narasumber Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Anggota DPR RI/Wakil Ketua MPR RI) dan Rabi Fadhil Muhammad, M.Pd (Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag DKI Jakarta). Diskusi dipandu oleh moderator Dr. H. Azis Khafia. Sekitar 300 peserta hadir, terdiri dari pengurus MUI dan jamaah majelis taklim se-Jakarta Selatan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Agama RI, yaitu GAS Nikah (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah), program resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam Kementerian Agama RI.
Tujuan Program GAS Nikah
- Perlindungan Hak Sipil, yaitu menjaga kepastian hukum dan hak-hak keluarga, mulai dari akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, KTP, paspor, warisan, hingga tunjangan ASN.
- Kesiapan Lahir dan Batin, yaitu memberikan edukasi kepada pemuda dan remaja tentang makna pernikahan, pencegahan perkawinan usia anak, serta pembentukan keluarga sakinah.
- Optimalisasi KUA, yaitu menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan dan pembinaan keluarga yang inklusif.
- Fasilitasi Nikah dan Isbat, yaitu membantu pencatatan pernikahan yang belum tercatat secara resmi serta mendampingi proses isbat nikah di Pengadilan Agama.
Pernikahan dalam Perspektif Konstitusi dan Syariat
Dalam paparannya, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari implementasi konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Beliau juga menekankan bahwa istilah “kontemporer” tidak berarti membuka ruang bagi pernikahan sejenis maupun pernikahan beda agama. Prinsip-prinsip syariat tetap menjadi pedoman utama dan harus dijaga.
Bantuan TV untuk Kegiatan Dakwah
Alhamdulillah, pada kesempatan tersebut Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA juga menyerahkan bantuan satu unit televisi 55 inci untuk menunjang aktivitas dakwah di Gedung Keumatan, yang dimanfaatkan oleh MUI, DMI, dan IPQAH Jakarta Selatan.





